Reformasi birokrasi (RB) mulai dirintis Departemen Keuangan pada 2004, yang diotaki Sri Mulyani, SE, PhD dan secara resmi dicanangkan sebagai program prioritas pada 2007. Implementasinya mencakup pada penataan organisasi, perbaikan proses layanan, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM) melalui pemberian tunjangan khusus pembinaan keuangan negara (TKPKN) atau remunerasi.
Terkait dengan tahapan penyelesaian program RB, Sri Mulyani buang duit Rp. 4,126 triliun / tahun untuk RB. Dana dengan jumlah triliunan rupiah bagi RB itu tidak jatuh dari langit, melainkan berupa pinjaman dari Bank Dunia yang harus dibayar oleh rakyat. Kasus penggerogotan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan yang merupakan puncak gunung es menjadi contoh kegagalan investasi kelembagaan oleh Sri Mulyani untuk memperbaiki kinerja Kementerian Keuangan. Bravo kepada mantan Kabareskrim non-job Komjen Pol Susno Duaji yang "berani" menabrak disiplin kelembagaan, yang memunculkan puncak gunung es, sehingga menjadi entry point bagi terbongkarnya kasus-kasus yang selama ini terpendam dalam lembaga-lembaga penegak hukum, daerah operasi para markus. Dan dengan itu terikut pula hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu BR yang dibangga-banggakan Sri Mulyani ternyata begitu rapuhnya sehingga begitu mudahnya jebol dibobol oleh Gayus Tambunan sang anak buah.
Terkait dengan tahapan penyelesaian program RB, Sri Mulyani buang duit Rp. 4,126 triliun / tahun untuk RB. Dana dengan jumlah triliunan rupiah bagi RB itu tidak jatuh dari langit, melainkan berupa pinjaman dari Bank Dunia yang harus dibayar oleh rakyat. Kasus penggerogotan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan yang merupakan puncak gunung es menjadi contoh kegagalan investasi kelembagaan oleh Sri Mulyani untuk memperbaiki kinerja Kementerian Keuangan. Bravo kepada mantan Kabareskrim non-job Komjen Pol Susno Duaji yang "berani" menabrak disiplin kelembagaan, yang memunculkan puncak gunung es, sehingga menjadi entry point bagi terbongkarnya kasus-kasus yang selama ini terpendam dalam lembaga-lembaga penegak hukum, daerah operasi para markus. Dan dengan itu terikut pula hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu BR yang dibangga-banggakan Sri Mulyani ternyata begitu rapuhnya sehingga begitu mudahnya jebol dibobol oleh Gayus Tambunan sang anak buah.
"Hasilnya apa? Bisa dikatakan nol besar. Sebab reformasi itu artifisial, tidak komprehensif dan hanya kulit luarnya saja, serta memakai utang luar negeri dan tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat pula," kata mantan Menko Ekuin Rizal Ramli.
Ekonom Dradjad Wibowo mengatakan: "Remunerasi tidak pernah bisa menjadi solusi bagi pencegahan korupsi. Buktinya sudah banyak aparat bergaji tinggi, namun tetap melakukan korupsi, seperti di Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank BUMN, dan sekarang Ditjen Pajak. Kalau pegawai baru golongan IIIA seperti Gayus saja sudah berani 'menelan kerbau', bisa dibayangkan 'dinosaurusnya' segede apa yang ditelan seniornya?"
Menurut ekonom Iman Sugema, pemerintah perlu meninjau ulang pelaksanaan RB perpajakan, termasuk skema remunerasi, karena terbukti gagal mencegah korupsi. "Masih banyak yang korupsi. Kita yakin Ditjen Pajak bukan satu-satunya," kata Iman. Cukup komentar tiga orang itu saja.
Kalau dikorek-korek secara emosional dan sentimen profesi, ini bisa saja merupakan perseteruan antara yang cari duit jungkir balik di lapangan yaitu di laut dan di hutan versus yang buang duit seenak paruiknyo di kursi empuk. Ir. R. Priyono MSc sebagai Kepala BP Migas bagaimana harus terus-menerus mengoptimalkan para insinyur dkk yang bekerja siang malam di lapangan minyak gas di offshore berbagai laut Indonesia maupun di hutan-hutan agar proses produksi migas berjalan aman agar lifting bisa meningkat. Belum terhitung insinyur dan periset di dunia industri manufaktur. Para insinyur di tambang batubara dan mineral lainnya di hutan-hutan siang malam terus bekerja keras agar sumberdaya alam berhasil diangkat menjadi pemasukan negara melalui pajak dan royalti. Begitu pula insinyur pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan dkk bekerja keras di hutan-produksi dan perkebunan dan laut agar mampu mencetak produksi maksimal supaya pajak yang masuk ke negara juga tinggi. Ya, pajak yang dijadikan andalan untuk menjadi pemasukan negara, agar RI tidak bangkrut. Tetapi Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang "promotor sistemik" tidak mengelolanya dengan baik. Termasuk hasil otak BR-nya yang melahap banyak uang.
Kita tidak pernah baca itu hasil otak Sri Mulyani, SE, PhD mengenai BR tsb. Namun kita berani mengatakan bahwa hasil otak itu patut di diduga keras lahir dari ideologi yang dianutnya yaitu Neo-Lib. Yang mebuahkan orientasi pada pelayanan para taipan investor dari atas angin, bukan pada pelayanan mayarakat bawah, tidak mengacu pada: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Dengan demikian BR merupakan bayangan dari sitem birokrasi Amerika Serikat dan negeri-negeri atas angin penganut sistem Neo-Lib.
Friman Allah SWT:
-- KY LA YKWN DWLt BYN ALAGhNYAa MNKM (S.ALhSyR, 59:7), dibaca: kai la- yaku-na du-latan bainal aghniya-i mingkum, artinya:
-- Supaya kedaulatan (ekonomi) itu jangan (beredar) di antara orang-orang kaya di antara kamu.
Apa-apa yang dilarang Allah SWT niscaya membawa mala-petaka apabila dikerjakan, tidak terkecuali kekayaan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya (baca: para taipan) saja. Selama ini kita bangsa Indonesia terutama para penganut Neo-Lib sadar atau tidak sadar telah melanggar ayat (59:7) tersebut. WaLlahu a'lamu bisshawab.
-- KY LA YKWN DWLt BYN ALAGhNYAa MNKM (S.ALhSyR, 59:7), dibaca: kai la- yaku-na du-latan bainal aghniya-i mingkum, artinya:
-- Supaya kedaulatan (ekonomi) itu jangan (beredar) di antara orang-orang kaya di antara kamu.
Apa-apa yang dilarang Allah SWT niscaya membawa mala-petaka apabila dikerjakan, tidak terkecuali kekayaan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya (baca: para taipan) saja. Selama ini kita bangsa Indonesia terutama para penganut Neo-Lib sadar atau tidak sadar telah melanggar ayat (59:7) tersebut. WaLlahu a'lamu bisshawab.
*** Makassar, 11 April 2010
